Pada umumnya setiap perkara tindak pidana korupsi yang memenuhi salah satu unsur dalam Pasal tindak pidana korupsi maka akan divonis bersalah, namun terdapat putusan hakim yang menafsirkan lain tentang unsur-unsur tindak pidana korupsi dalam putusan nomor 60/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Bna dan nomor 19/Pid.Sus/Tipikor/2022/ PT.BNA. Pada putusan nomor 60/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Bna hakim memvonis Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana korupsi dengan pidana penjara 4 tahun, namun dalam putusan nomor 19/Pid.Sus/Tipikor/2022/PT.BNA hakim dalam pertimbangannya menafsirkan perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa bukan merupakan suatu tindak pidana korupsi melainkan suatu hubungan keperdataan. Pertanyaan penelitian dalam skripsi ini yaitu bagaimana unsur-unsur tindak pidana korupsi pada perkara nomor 60/Pid.Sus-TPK/2022/PN BNA dengan Nomor: 19/Pid.Sus-Tipikor/2023/PT BNA dan bagaimana analisis perbandingan putusan hakim pada perkara nomor 60/Pid.Sus TPK/ 2022/PN BNA dengan nomor: 19/Pid.Sus-Tipikor/2023/PT. BNA. Metode yang digunakan pada penelitian skripsi ini yaitu penelitian hukum yuridis normatif yaitu kajian hukum yang diputuskan oleh hakim melalui proses Pengadilan. Dari paparan skripsi ini dapat disimpulkan putusan nomor 60/Pid.Sus/TPK/2022/PN. B terdakwa memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi dalam dakwaan subsidair. Perbandingan putusan hakim nomor 60/Pid.Sus. TPK/2022/PN BNA dan nomor 19/Pid.Sus/Tipikor/2023/PT.BNA terletak pada perbedaan pandangan hakim dalam menafsirkan pertimbangannya. Pada Pengadilan Negeri Banda Aceh menggunakan corak pertimbangan hukum secara yuridis berdasarkan dakwaan, saksi, bukti dan Pasal dalam Peraturan Pidana. Sedangkan Pengadilan Tinggi Banda Aceh menggunakan pertimbangan hukum secara sosiologi yaitu melihat kondisi terdakwa, perbuatan dan dampak dari perbuatan Terdakwa.