Pemenuhan hak bagi Setiap warga Negara telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, terkhusus hak Pendidikan inklusif bagi penyandang disabilitas telah diatur dalam Undang-Undang No 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, Masalah tersebut akan diteliti dalam tulisan ini dengan membatasi pada 2 hal .Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:1. bagaimana pemenuhan hak pendidikan inklusif menurut UU No. 8 Tahun 2016 dan 2. bagaimana tinjauan fiqh dusturiyah dan hukum Islam terhadap pemenuhan hak pendidikan inklusif sesuai UU No. 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas di SD Negeri 32 Banda Aceh. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui secara teoritis dan praktis pemenuhan hak pendidikan inklusif menurut UU No. 8 Tahun 2016 dan memahami tinjauan fiqh dusturiyah dan hukum Islam dalam pemenuhan hak pendidikan inklusif sesuai UU No. 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas di SD Negeri 32 Banda Aceh. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun UU No. 8 Tahun 2016 sudah menjamin hak pendidikan inklusif, banyak anak disabilitas di Di aceh terutama dikota banda aceh yang masih sebagian belum terpenuhi kebutuhannya. Hal ini mungkin disebabkan oleh UU No. 8 Tahun 2016 yang masih relatif baru dan belum terimplementasi dengan baik. Undang-undang ini seharusnya disosialisasikan dengan lebih cepat agar anak-anak disabilitas bisa mendapatkan hak yang sama seperti anak-anak lainnya. Tinjauan fiqh siyasah menyatakan bahwa penyandang disabilitas memiliki kedudukan yang sama dalam ajaran Islam dan tidak boleh mengalami diskriminasi. Masyarakat harus memahami keterbatasan penyandang disabilitas dan memberikan perlakuan yang setara.sehingga menjadikan prinsip dari siyasah yaitu siyasah dusturiyah terlaksana dengan baik.