Pelecehan seksual merupakan bentuk perilaku menyimpang yang sering terjadi dalam masyarakat, termasuk di lingkungan keluarga yang seharusnya menjadi tempat perlindungan. Kasus-kasus kekerasan seksual di dalam keluarga dapat mengakibatkan dampak fisik, psikologis, sosial, dan ekonomi yang signifikan, terutama bagi anak-anak. Hukum Islam, meskipun tidak secara eksplisit mengatur pelecehan seksual, memberikan prinsip dan hukuman yang dapat diterapkan melalui ijtihad para ulama. Di Aceh, penegakan hukum termasuk Qanun Jinayat dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, telah menunjukkan adanya peningkatan kasus dan penegakan hukum. Penelitian ini mengkaji upaya dan peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Aceh dalam menangani dan mencegah kasus pelecehan seksual, dengan fokus pada strategi pencegahan, penanganan kasus, serta kebijakan yang diterapkan. DP3A Aceh berupaya mengatasi masalah ini melalui edukasi, pelatihan, advokasi kebijakan, dan penyediaan layanan rehabilitasi, serta penampungan untuk korban. Peran
DP3A Aceh tidak hanya terbatas pada respons terhadap kasus-kasus yang terjadi, tetapi juga pada upaya-upaya pencegahan yang proaktif melalui edukasi masyarakat dan penguatan kebijakan perlindungan. Dengan demikian, DP3A Aceh berperan sentral dalam mempromosikan kesadaran akan pentingnya perlindungan terhadap perempuan dan anak-anak dari pelecehan seksual, serta dalam membangun fondasi hukum dan sosial yang kokoh untuk melindungi hak-hak mereka di Aceh. Upaya ini mencerminkan pentingnya pendekatan holistik dan kerjasama antara berbagai pihak untuk menciptakan lingkungan keluarga yang aman dan mendukung.