Diversi adalah upaya untuk mengalihkan atau mengeluarkan anak yang melakukan tindak pidana dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Secara filosofis konsep diversi didasari oleh pemikiran bahwa pengadilan akan memberikan stigma kepada anak atas perbuatan yang dilakukannya misalnya dianggap jahat, sehingga lebih baik dijauhkan dari sistem peradilan pidana. Dalam ketentuan yang tertulis di dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang upaya diversi, pengulangan tindak pidana tidak dapat diupayakan diversi. Padahal, prinsip perlindungan anak itu sendiri adalah mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak. Islam juga memperlakukan anak yang berkonflik dengan hukum dengan perlakuan khusus. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penanganan dan perlindungan terhadap anak residivis di Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe Kelas I.B dan Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Banda Aceh Kelas I.A. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori kewenangan sebagai grand theory untuk mengkaji konsep keadilan yang menekankan pada keseimbangan bagi semua pihak, teori keadilan restoratif sebagai middle-range theory untuk menjelaskan pergeseran paradigma dari keadilan retributif ke keadilan restoratif, dan teori perlindungan hukum sebagai teori terapan untuk menjadi acuan dalam menemukan konsep dan pengaturan mengenai model dan proses mediasi pidana yang paling ideal untuk diimplementasikan dalam sistem peradilan pidana anak. Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan yuridis normatif, sosiologis, historis dan filosofis dengan mengumpulkan data melalui studi kepustakaan dan studi lapangan berupa observasi serta wawancara dan analisis data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa diversi yang dilakukan di Mahkamah Syar`iyah dan Pengadilan Negeri Banda Aceh belum sepenuhnya memberikan pengaruh positif bagi anak yang menjadi tersangka pidana. Diversi sudah dilakukan berdasarkan pada regulasi yang ada, tetapi beberapa hambatan dalam pelaksanaannya kemungkinan menyebabkan tidak mempengaruhi perubahan sikap dan perilaku ABH, sehingga terjadi pengulangan (residivis). Sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, perkara residivis tidak lagi dilakukan diversi. Perkara diproses seperti biasa, tetapi tetap didasarkan pada regulasi yang berlaku, utamanya UU-SPPA. Dengan kata lain, anak residivis akan menerima “hukuman” sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Namun demikian, pada posisinya sebagai anak, anak residivis lebih diarahkan pada “tindakan” yang dilakukan oleh pekerja sosial profesional pada lembaga yang bersinggungan dengan penanganan ABH. Hal ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap anak residivis melalui kegiatan yang bermanfaat secara sosial.