Hak politik adalah salah satu hak yang menjadi bagian dari Hak Asasi Manusia serta dimiliki oleh setiap orang termasuk bagi penyandang disabilitas. Permasalahan mengenai hak-hak politik penyandang disabilitas sering terjadi pada proses pemilihan umum (pemilu). Hal ini terkait dengan aksesibilitas penyandang disabilitas dalam mengikuti proses pemilu. Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Banda Aceh adalah penyelenggara pemilu di kota Banda Aceh yang bertanggung jawab dalam pelaksaan pemilu di Kota Banda Aceh. Untuk itu bagaimana upaya dan kendala KIP Kota Banda Aceh dalam memenuhi aksesibilitas bagi penyandang disabilitas pada pemilihan umum. Jenis penelitian ini tergolong dalam penelitian lapangan (field research) yaitu dengan metode penelitian hukum empiris yang merupakan suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku-perilaku manusia. Secara umum KIP Kota Banda Aceh sudah melakukan berbagai upaya dalam pemberian aksesibilitas bagi penyandang disabilitas seperti pemberian akses pendataan khusus, memberikan sosialiasi tentang kepemiluan dan menyediakan TPS yang akses bagi penyandang disabilitas. Namun, KIP Kota Banda Aceh masih menemui kendala-kendala dalam memberikan aksesibilitas, seperti sulitnya melalukan pendataan secara penuh terhadap penyandang disabilitas.