Itsbat nikah merupakan penetapan atas perkawinan seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri yang sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama Islam yaitu sudah terpenuhinya syarat dan rukun nikah. Itsbat nikah juga merupakan salah satu perkara yang hanya dapat diselesaikan di Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar’iyah untuk menyelesaikan sengketa pernikahan umat Islam yang belum tercatatkan sebagaimana dicantumkan di dalam pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI). Namun jika pernikahan suami istri tersebut terjadi sebelum mereka memeluk agama Islam, apakah Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar’iyah berwenang untuk menetapkan keabsahan pernikahan tersebut atapun tidak. Dalam hal ini penulis ingin meneliti salah satu Penetapan dari Mahkamah Syar’iyah Calang Nomor 179/Pdt.P/2022/MS.Cag. Penelitian ini dikaji untuk menemukan jawaban, pertama, bagaimana kewenangan Mahkamah Syar’iyah dalam menangani permohonan Itsbat nikah suami istri mualaf? kedua, bagaimana pertimbangan yuridis dan normatif Majelis Hakim Mahkamah Syar’iyah Calang terhadap Itsbat Nikah suami istri mualaf dalam Penetapan Nomor 179/Pdt.P/2022/MS.Cag? dan ketiga, bagaimana Ijtihad Hakim terhadap Itsbat nikah suami istri yang terjadi sebelum masuk Islam?
Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, yaitu salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan 2 (dua) pendekatan yaitu pendekatan Hukum Keluarga Islam dan Pendekatan Perundang-undangan.
Adapun hasil penelitian ini, pertama, Mahkamah Syar’iyah berwenang memeriksa dan mengabulkan permohonan isbat nikah tersebut dengan syarat memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf a sampai dengan huruf e Kompilasi Hukum Islam dan telah terbukti di persidangan perkawinan tersebut tidak adanya pelanggaran terhadap larangan atau halangan perkawinan baik menurut Hukum agama yang dianut maupun larangan undang-undang. Namun jika pernikahan tersebut terbukti tidak sah menurut agama, seperti terdapat larangan perkawinan yang dilanggar maka Permohonan isbat nikah tersebut ditolak. Kedua, Secara yuridis, Majelis Hakim Mahkamah Syar’iyah Calang mengitsbatkan pernikahan tersebut berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menegaskan bahwa sahnya suatu perkawinan apabila telah sah menurut hukum agamanya masing-masing. Berikutnya, secara normatif hukum Islam menjadi acuan Hakim dalam menetapkan perkara tersebut. Secara normatif, Majelis Hakim yang mengesahkan perkawinan suami istri yang dilakukan secara Kristen sebelum keduanya menjadi mualaf merunut kepada pendapat mazhab Imam Syafi’i, dan menggunakan kaidah usul fikih bahwa menolak mudarat lebih didahulukan daripada mengambil maslahat. dan ketiga, seorang Hakim dalam menghadapi perkara yang diajukan kepadanya ditemukan perkara yang sama, tetapi nuansa dan subtansinya tidak sama, sehingga seorang hakim dalam menghadapi persoalan hukum tersebut, harus menguasai dua bentuk ijtihad, yaitu ijtihad istinbati dan ijtihad tatbiqi.