Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi Program Pendidikan Kesetaraan Pondok Pesantren Salafiyah (PK-PPS) di Dayah Salafi Aceh Besar. Program ini dirancang sebagai alternatif pendidikan non formal untuk memberikan akses pendidikan setara dengan SD, SMP, dan SMA bagi santri yang tidak menyelesaikan pendidikan formal. Latar belakang penelitian ini adalah rendahnya adopsi program PK-PPS di Aceh dibandingkan wilayah lain di Indonesia, meskipun program ini telah terbukti mampu memberikan dampak positif dalam pengakuan pendidikan santri. Selain itu, masyarakat sering memandang bahwa pendidikan di dayah hanya fokus pada ilmu agama, sehingga lulusan mengalami kesulitan bersaing di dunia kerja. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi program ini dijalankan, kendala yang dihadapi, serta dampaknya terhadap lembaga dayah dan alumni. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan model evaluasi CIPP (Context, Input, Process, Product). Penelitian dilakukan di dua dayah, yaitu Dayah Thalibul Huda dan Dayah Raudhatul Qur'an, yang dipilih karena memiliki program PK-PPS yang sudah berjalan. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan kepala dayah, guru, dan santri, serta melalui observasi langsung dan studi dokumentasi. Instrumen penelitian meliputi pedoman wawancara, lembar observasi, dan dokumen program PK-PPS. Data dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif evaluatif untuk mendapatkan gambaran menyeluruh dari setiap komponen evaluasi, mulai dari konteks, masukan, proses, hingga hasil program. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program PK-PPS telah sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh pemerintah. Namun, program ini menghadapi beberapa kendala, seperti kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, keterbatasan sumber daya finansial, dan dukungan operasional yang terbatas. Temuan positif menunjukkan adanya peningkatan akses pendidikan formal bagi santri dan pengakuan ijazah kesetaraan yang membantu mereka melanjutkan pendidikan atau memasuki dunia kerja. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan dukungan pemerintah dalam bentuk pendanaan, pelatihan bagi guru, serta sosialisasi yang lebih masif untuk meningkatkan partisipasi dayah lain dalam program PK-PPS