Partai politik memiliki peran sentral untuk menyalurkan aspirasi masyarakat dalam mencapai kesejahteraan. Salah satu perkembangan tatanan kepartaian di Indonesia yaitu kehadiran partai politik lokal. Keberadaan parlok menjadi peran penting dalam membangun pilar-pilar demokrasi di wilayah Aceh pasca perdamaian MoU-Helsinki. Bahkan kehadiran parlok dapat mengantarkan keterwakilannya di legislatif. Penelitan ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan dan peran partai politik lokal dalam memperkuat sistem demokrasi di Aceh serta prospek ke depan partai politik lokal dalam membangun dan menyerap aspirasi dari masyarakat Aceh. Adapun metode yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dengan memperoleh data melalui wawancara, kajian pustaka dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan dan peran partai politik lokal dalam menguatkan sistem demokrasi di Aceh secara legalitas diatur keberadaannya dalam UU No.11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dalam Pasal 75 dan dirumuskan dalam bentuk PP No. 20 Tahun 2007 tentang Partai Politik Lokal di Aceh sehingga menguatkan kedudukan partai politik lokal di Aceh. Kehadiran partai lokal di Aceh mampu mendorong dan memperkuat demokrasi Aceh menjadi terbuka dan transparan. Sehingga peran partai lokal mampu mewarnai perpolitikkan di Aceh dan memperkuat sistem pemilu di Indonesia dengan mengikuti Pemilu dan pilkada di Aceh. Prospek ke depan partai politik lokal dalam membangun dan menyerap aspirasi dari masyarakat Aceh dapat dilihat dari dua sisi. Pertama; melalui tantangan yang dihadapi partai lokal di Aceh. Kedua; prospek partai lokal berupaya dapat memenangkan pemilu untuk bisa menguasai legislatif dan eksekutif. Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa kedudukan dan peran parlok di Aceh dapat memperkuat demokrasi Aceh sehingga keterwakilan parlok dapat mengambil peran baik di legislatif maupun di eksekutif.