M. Rauzian Al-Birry, 190105021 (2024) Memperkerjakan Anak di bawah Umur Menurut Hukum Positif dan Fiqh Islam (Suatu Penelitian di kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh). Other thesis, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
![[thumbnail of Membahas tentang memperkerjakan anak di bawah umur]](https://repository.ar-raniry.ac.id/style/images/fileicons/text.png)
M. Rauzian Al-Birry, 190105021, FSH, HTN.pdf - Published Version
Restricted to Repository staff only
Available under License Creative Commons Attribution.
Download (8MB)
![[thumbnail of Membahas tentang memperkerjakan anak di bawah umur]](https://repository.ar-raniry.ac.id/style/images/fileicons/text.png)
M. Rauzian Al-Birry, 190105021, FSH, HTN cover-Bab 1.pdf - Published Version
Available under License Creative Commons Attribution.
Download (6MB)
Abstract
Pada hakikatnya anak tidak boleh bekerja karena waktu mereka selayaknya dimanfaatkan untuk belajar, bermain, bergembira, berada dalam suasana damai, mendapatkan kesempatan dan fasilitas untuk mencapai cita-citanya sesuai dengan perkembangan fisik, psikologis, intelektual dan sosialnya. Namun pada kenyataannya banyak anak-anak di bawah umur 18 tahun yang telah terlibat aktif dalam kegiatan ekonomi. Banyak anak-anak di jalan mauapun di jembatan- jembatan di kawasasan pusat di kota Banda Aceh yang masih di biarkan oleh orang tuanya meminta dan bekerja. Penelitian ini mengkaji pertama, bagaimana praktek memperkerjakan anak di bawah umur yg dilakukan oleh sebagian masyarakat di kota Banda Aceh. Kedua, bagaimana tinjauan hukum positif dan fiqh Islam terhadap memperkerjakan anak di bawah umur. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah kualitatif. Dari hasil penelitian didapati dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak tidak ada ketentuan mempekerjakan anak namun dalam Pasal 68 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan juga menyebutkan bahwa “pengusaha dilarang mempekerjakan anak. Karena setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir. Berdasarkan peraturan perundangan-perundangan tersebut, jelaslah pemerintah maupun masyarakat mempunyai fungsi strategis untuk menghilangkan tindak kejahatan eksploitasi anak sebagai pengemis jalanan maupun mempekerjakan anak, akan tetapi dalam kenyataannya masyarakat dan pemerintah kerjasamanya ini masih sangat minim. Sebagaimana tampak pada hasil wawancara peneliti diberbagai instansi terkait, menunjukkan bahwa masih sangat kurang masyarakat yang melaporkan kejadian- kejadian yang terindikasi adanya tindak kejahatan eksploitasi anak. Memperkejakan anak di bawah umur sama saja berbuat kedzaliman, karena dalam Islam anak di bawah umur memiliki kedudukan yang istimewa, ia belum banyak dibebani kewajiban, justru ia memiliki hak-hak yang harus diberikan kepadanya oleh orang-orang yang bertanggung jawab atasnya, sepertihak untuk diberi nafkah, mendapatkan pendidikan yang layak, mempersiapkan masa depan yang lebih baik, dan dijaga harta kekayaannya.
Item Type: | Thesis (Other) |
---|---|
Subjects: | 300 Sociology and Anthropology (Sosiologi dan Antropologi) > 340 Law/Ilmu Hukum |
Divisions: | Fakultas Syariah dan Hukum > S1 Hukum Tata Negara |
Depositing User: | M. Rauzian Al-Birry |
Date Deposited: | 10 Feb 2025 07:41 |
Last Modified: | 10 Feb 2025 08:30 |
URI: | https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/43239 |