Penelitian ini berangkat dari adanya fenomena disparitas dan bias gender yang terjadi dalam kehidupan sosial masyarakat yakni pendikotomian yang membedakan kedudukan laki-laki di ranah publik dan perempuan di wilayah domestik, terutama fiqh klasik yang mendomestikasikan perempuan kemudian diamini dan dilestarikan oleh budaya patriarki. Sedangkan di era globalisasi ini, perempuan sudah berperan di berbagai sektor kehidupan publik mulai menjadi politisi, ekonom, agamawan, pendidik, sosialis, engginer dan pengambil kebijakan publik lainnya. Realitas tersebut menunjukkan peran publik perempuan adalah kondisi ideal yang lazim terjadi saat ini dan Islam menyetarakan kedudukan laki-laki dan perempuan, karena keduanya sama-sama sebagai subjek penuh hamba Allah fi al ardh, sebagaimana termaktub dalam Q.S al Hujarat ayat 13. Namun persoalannya, realitas keberadaan peran publik perempuan kerap dipertentangkan dengan nash-nash syara’, yaitu Q.S al Ahzab ayat 33 tentang pendomestikasian perempuan, Q.S al Baqarah ayat 282 tentang pembatasan saksi perempuan, Hadis tentang pelarangan perempuan sebagai pemimpin, Hadis perempuan sebagai sumber fitnah dan Hadis perempuan sebagai aurat.
Berangkat dari ketidakadilan tersebut maka signifikansi penelitian ini menjawab problema kontemporer terkait isu pembatasan peran publik perempuan di era modern, dengan mereinterpretasikan ayat dan hadis yang mendomestikasikan perempuan melalui tafsir kontekstual. Reinterpretasi model ini penting dilakukan karena dalam memahami suatu teks tidak cukup mengedepankan makna literalnya (tekstual) saja tetapi juga sosio historis dengan menggali ‘illat dan tujuan syara’ dari teks tersebut. Keberlangsungan realitas kedudukan perempuan ini disebabkan adanya perubahan nilai dalam struktural sosial masyarakat yang diklaim sebagai pemicu utama terjadinya perubahan hukum, karena hukum dihasilkan dari refleksi sosial budaya. Maka interpretasi ini dilakukan secara kontekstual yaitu mendialogkan suatu teks sebagai idealitas hukum normatif dengan konteks sebagai realitas sosial (dimensi sosial kemasyarakatan). Publik perempuan yang menjadi keberlangsungan realitas sosial diasumsikan mengandung maslahah kemudian dijadikan sebagai nilai-nilai dasar (al qiyam al asasiyyah) dalam penentuan hukum Islam. Orientasi dari gagasan ini dengan mengingat rancangan konstruksi suatu hukum dan mempertimbangkan realitas sosial sebagai bagian yang tidak bisa terpisahkan dalam upaya pencapaian kemaslahatan, karena pada dasarnya suatu hukum dipergunakan untuk memperoleh tujuan kemaslahatan.
Mengingat telah terjadinya pergeseran kedudukan perempuan di era modern, maka temuan disertasi ini sejalan dengan keberlangsungan realitas publik perempuan yaitu membenarkan perempuan berperan di ruang publik dalam semua aspek kehidupan baik skala besar maupun kecil, demi menghadirkan kemaslahatan, keadilan, kebebasan dan kesetaraan bagi mereka dan tafsir hukum yang membatasi ruang gerak publik perempuan sudah tidak relevan lagi digunakan, karena kapabilitas dan intelektualitas perempuan dulu dan sekarang sudah berubah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pengolahan data bersifat deskriptif-normatif yaitu prosuder penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis lewat pendekatan hukum Islam dan fenomenologis. Pendekatan hukum diteliti melalui teori hukum Islam dengan menghadirkan Ayat dan Hadis untuk direinterpretasikan secara kontekstual, sedangkan pendekatan fenomenologi dilakukan dengan mengacu pada realitas perkembangan nilai-nilai sosial masyarakat, pendekatan hitoris, sosial, budaya, dan hukum menjadi karakter khas yang terakumulasi dalam gagasan kontekstualisasi hukum Islam.