Indonesia merupakan negara hukum, hukum itu memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Akan tetapi pelanggaran tindak pidana terus menerus terjadi bahkan melakukan tindak pidana berulang (residivis). Adapun rumusan masalah penelitian ini Pertama, Bagaimana upaya Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Banda Aceh dalam mencegah peningkatan residivis, Kedua, Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam mencegah peningkatan residivis Lembaga Permasyarakatan Kelas II A Banda Aceh. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis-empiris pendekatan penelitian yang penulis peroleh ialah pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian yang penulis peroleh ialah, Pertama Upaya yang dilakukan Lembaga Permasyarakatan Kelas II A banda Aceh ialah dengan cara memberika pembinaan berupa pembinaan kepribadian dan kemandirian, memberika Remisi kepada Narapidana Residivis, memberikan hak bebas bersyarat kepada Narapidan apabila telah memenuhi syarat. Sehingga dalam upaya yang dilakukan Lembaga Permasyarakatan tersebut angka tindak pidana residivis dan non residivis pada Lembaga Permasyarakatan Kelas II A Banda Aceh ialah pada tahun 2023 terdapat 94 Orang dan dalam 3 tahun terakhir terjadi penurunan pada pelanggaran atas kejahatan tindak pidana di Lembaga Permasyarakatan. Sehingga bisa dikatakan perkembangan upaya pencegahan peningkatan residivis terhadap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banda Aceh sudah cukup maksimal dalam pembinaa dalam mecegah peningkatan residivis di Lembaga Permasyarakatan Kelas II A Banda Aceh. Kedua Adapun faktor pendukung dalam pencegahan peningkatan residivis di Lembaga Permasyarakatan kelas II A Banda Aceh ialah: 1) adanya pembinaan kepribadian, 2) adanya pembinaan keterampilan yang intenshif, dan 3) adanya kerjasama antar lembaga lain dalam proses pembinaan Narapidana Residivis. Adapun faktor penghambat dalam pencegahan peningkatan residivis di Lembaga Permasyarakatan Kelas II A Banda Aceh ialah : 1) pada saat proses pembinaan tidak ada perbedaan antara pembinaan Narapidana residivis dan non residivis, 2) Adanya kendala pada biaya, 3) Tidak ada sentralisasi pada suatu kasus, 4) Keterbatasan tempat sehingga tidak ada pemisah antara Narapidana Residivis dan Narapidana Non Residivis, dan 5) Kapasitas Lembaga Permasyarakatan overcrowded.