Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 dan juga Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 menjadi dasar hukum penerapan syari’at di Aceh serta merupakan dasar pembentukan muhtasib gampong. Muhtasib gampong sendiri merupakan seseorang yang disebut sebagai pageu gampong yaitu seseorang yang mengawal pelaksanaan syari’at Islam di gampong. muhtasib gampong ini dikukuhkan melaui peraturan Walikota Nomor 68 Tahun 2022 Tentang Penunjukan Tenaga dan Tugas Muḥtasib di Kota Banda Aceh. Namun faktanya meskipun terdapat muhtasib gampong, pelanggaran khalwat masih banyak terjadi di gampong Lamgugob. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas muhtasib gampong dalam mencegah terjadinya jarimah khalwat dengan melihat kepada teori represif dan preventif. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat kualitatif ( empiris ). Data diperoleh dengan cara wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa muhtasib gampong dalam melaksanakan perannya masih belum efektif dilakukan karena mengalami beberapa kendala dan hambatan dari masyarakat. Adapun kendala yang dihadapi oleh muhtasib adalah : keterbatasan anggaran yang diperoleh oleh muhtasib gampong, jumlah petugas muhtasib yang sangat terbatas, kurangnya kerjasama daripada masyarakat gampong, rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan pelanggaran khalwat, kurangnya pemahaman masyarakat mengenai substansi qanun jinayat dan kewenangan muhtasib, sehingga menimbulkan persepsi negatif terhadap pelaksanaan tugas muhtasib.