Maraknya tagihan listrik yang dijalankan oleh PT. PLN mengakibatkan lebih melonjak terjadinya pencurian arus listrik di Kota Banda Aceh. Adapun rumusan masalah: Bagaimanakah dampak tindak pidana pencurian arus listrik dalam wilayah kerja PT. PLN Banda Aceh? Bagaimanakah upaya penanggulangan tindak pidana pencurian arus listrik oleh PT. PLN Banda Aceh dilihat dari sudut Undang-Undang No. 30 Tahun 2009?. Sedangkan metodologi penelitian yang digunakan secara sosiologis empiris dengan menggunakan pendekatan data sekunder dan primer. adapun lokasi penelitian adalah PLN Kota Banda Aceh. Dengan menggunakan observasi dan analsis. Adapun upaya penanggulangan pencurian energi listrik adalah sebagai berikut : Secara Preventif adalah Semua alat ukur dilengkapi peralatan, yaitu berupa alat deteksi bagi pelanggan yang menggunakan energi listrik yang disebut Automatic meter reading (Amr), sehingga Alat ini otomatis akan membaca berapa kisaran jumlah KWh energi listrik yang digunakan dan dapat di deteksi apabila terjadi pembesaran daya. Adanya Sosialisasi Pada saat pembuatan surat perjanjian jual beli tenaga listrik antara pelanggan dan pihak terkait, memberikan pengarahan terhadap konsumen baik itu di Televisi, Radio, maupun Media Cetak. Secara Represif adalah Penegakan Hukum (Law enforcement) yang dilakukan oleh Pihak PT. PLN hanya dengan cara sistem denda atau tagihan susulan yang dijelaskan pada Sesuai dengan Keputusan Direksi PT. PLN (PERSERO) No. 1486.K/DIR/2011 tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik. Langkah-langkah yang ditempuh oleh Pihak PT.PLN dalam Upaya Represif apabila ditemukan pelanggaran, yaitu : Pihak PLN diberikan kewenangan oleh Petugas P2TL di dampingi Pihak Kepolisian untuk melakukan pemeriksaan di lapangan yang diduga melakukan pelanggaran apabila pelanggan diduga melakukan pencurian listrik maka maka pelanggan diberikan sanksi pencabutan listrik, sedangkan yang bukan pelanggan dilakukan pembongkaran aliran listrik ditempat.