Muhammad Sultan Adil, 170106136 (2024) Analisis Yuridis Terhadap Kedudukan Surat Edaran Gubernur Nomor 450/21770 Tentang Larangan Mengadakan Pengajian Selain Dari Itiqad Ahlussunah Waljamaah Yang Bersumber Hukum Mazhab Syafiiyah. Other thesis, UIN Ar-raniry.
![[thumbnail of Analisis Yuridis, Surat Edaran Gubernur, Pengajian]](https://repository.ar-raniry.ac.id/style/images/fileicons/text.png)
Muhammad Sultan Adil, 170106136, FSH, IH, 082274113066.pdf - Published Version
Available under License Creative Commons Attribution.
Download (6MB)
![[thumbnail of Analisis Yuridis, Surat Edaran Gubernur, Pengajian]](https://repository.ar-raniry.ac.id/style/images/fileicons/text.png)
Muhammad Sultan Adil, 170106136, FSH, IH.pdf - Submitted Version
Restricted to Repository staff only
Available under License Creative Commons Attribution.
Download (7MB)
Abstract
Ditetapkannya Surat Edaran Gubernur Aceh No 450/21770 tentang Larangan Mengadakan Pengajian Selain dari Itiqad Ahlussunah Waljamaah yang bersumber hukum Mazhab Syafiiyah ini telah menimbulkan beberapa permasalahan, khususnya dalam kehidupan beragama di kalangan umat Islam yang sebagian menilai surat ini menjadi akar dari perpecahan umat beragama, namun disisi lain, pihak yang mendukung keberadaan surat ini menganggap sebagai kekuatan hukum untuk dapat menyatukan umat Islam dalam sebuah ajaran Islam yakni Itiqad Ahlussunah Waljamaah. Penelitian ini bertujuan mengetahui kedudukan Surat Edaran Gubernur No 450/21770 tentang Larangan Mengadakan Pengajian Selain dari Itiqad Ahlussunah Waljamaah yang bersumber hukum Mazhab Syafiiyah dan tinjauan yuridis terhadap kedudukan Surat Edaran Gubernur tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang dengan jenis penelitian hukum normatif. Pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumentasi dan studi kepustakaan. Hasil penelitian diketahui bahwa : Pertama, kedudukan Surat Edaran Gubernur Nomor 450/21770 bukanlah freies ermessen atau diskresi. Karena diskresi dikeluarkan ketika di dalam peraturan perundang-undangan tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan. Kedua, kedudukan surat edaran tersebut hanyalah surat kedinasan yang hanya ditujukan kepada Dinas Syariat Islam yang intinya terdapat di dalam poin 4 SE tersebut untuk mengawasi, mengevaluasi dan mendata kembali nama penceramah guna agar tidak terjadi kericuhan dalam masyarakat. Tinjauan yuridis terkait kewenangan pemerintah Aceh dalam mengeluarkan Surat Edaran Gubernur Nomor 450/21770 tersebut tidak melanggar hukum, karena surat edaran (circulaires) pembentukannya didasarkan atas kewenanangan bebas (freies ermessen) atau (diskresi) dari pemerintah. Sedangkan materi Surat Edaran Gubernur Nomor 450/21770 tersebut secara yuridis tidak memenuhi beberapa hal yang telah ditetapkan melalui UndangUndang Nomor 12 Tahun2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan seperti adanya beberapa asas-asasnya yang tidak terpenuhi dengan sempurna
Item Type: | Thesis (Other) |
---|---|
Subjects: | 200 Religion (Agama) > 297 Islam > 2X8 Aliran dan Sekte > 2X8.1 Ahlussunnah Wal Jamaah |
Divisions: | Fakultas Syariah dan Hukum > S1 Ilmu Hukum |
Depositing User: | Muhammad Sultan Adil |
Date Deposited: | 10 Mar 2025 07:09 |
Last Modified: | 10 Mar 2025 07:09 |
URI: | https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/43663 |