Langsa sebagai salah satu wilayah di provinsi Aceh memiliki skruktur pemerintahan sendiri, hal ini dicantumkan pada Undang-Undang nomor 3 tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Langsa. Fokus penelitian ini adalah pada bagian bagaimana pelimpahan wewenang kepada Walikota untuk menetapkan peraturan, peneliti juga akan membahas beberapa peraturan untuk dijadikannya objek penelitian. Penulisan ini mengkaji, pertama, Bagaimana Walikota Langsa menyusun dan menetapkan Peraturan Walikota?. Kedua, Bagaimana tinjauan mashlahah terhadap pelanggaran hierarki perundang-undangan oleh walikota Langsa dalam menyusun perwal?. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan jenis penilitian lapangan dan mengumpulkan data menggunakan teknik pengumpulan melalui observasi, wawancara. Berdasarkan hasil penelitian pertama, ditemukan adanya pelanggaran secara hierarkis dalam proses pembentukannya. Hal tersebut dibuktikan dengan tidak adanya Qanun Pemerintah Aceh yang menjadi landasan pertimbangan dalam pembentukan Peraturan Walikota Langsa yang notabenenya secara hierarki memiliki kedudukan diatasnya. Kedua, jika kita mengkaji dalam kajian maslahah ini tidak melanggar dikarenakan peraturan ini dibuat untuk kemaslahan masyarakat banyak. Kesimpulan yang kita dapatkan jika mengacu pada hirarki Perundang-undangan ini melanggar peraturan hirarki, dikarenakan tidak sesuai dengan peraturan hirarki yang diatur pada Undang-undang No 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, tetapi jika kita mengacu pada maslahah ini tidak melanggar dikarenakan untuk kepentingan masyarakat.