Pernikahan dini (early married) adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan atau salah satu pasangan masih dikategorikan anak-anak atau remaja yang berusia dibawah usia 19 tahun. Fenomena pernikahan dini diberbagai negara dianggap sebagai alternatif penyelesaian masalah kemiskinan keluarga. Pernikahan dini juga banyak dilakukan dengan alasan sudah terlalu dekat hubungan anak perempuan dengan anak laki-lakinya, sudah pernah melakukan hubungan seksual, terjadinya kehamilan pranikah, rendahnya tingkat pendidikan, baik berkaitan dengan kurangnya pengetahuan dan motivasi orang tua terhadap minat belajar anak untuk mengakses pendidikan tinggi, dan kekhawatiran sebagai perawan tua, serta kemudahan media dalam mengakses konten-konten seksualitas. Fenomena pernikahan anak juga terjadi di Aceh, dengan berbagai factor yang dialami keluarga sehingga orang tua menikahkan anaknya diusia dini, salah satunya akibat faktor ekonomi, dan pergaulan bebas yang mengakibatkan hamil pranikah sehingga di haruskan untuk menikah diusia dini. Menurut angka BKKBN Aceh angka perkawinan/pernikahan anak diusia dini masih sangat tinggi di Aceh. Ada berbagai aspek yang menjadi perhatian dan memerlukan pertimbangan yang matang untuk mengarungi kehidupan rumah tangga adalah kesiapan fisik dan mental bagi perempuan serta menentukan jumlah dan jarak kelahiran. Selain itu perlu diperhatikan kesiapan sosial dan ekonominya. Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk mengetahui, bagaimana peran pemerintah kota Banda Aceh dalam mewujudkan implementasi kebijakan pembatasan usia pernikahan anak dan apa faktor pendukung dan penghambat pemerintah kota Banda Aceh dalam mewujudkan implementasi kebijakan pembatasan usia pernikahan anak di Kota Banda Aceh. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pembatasan usia pernikahan anak di Kota Banda Aceh belum sesuai dengan yang disampaikan oleh Teori Merilee S. Grindle dimana tidak ada kesesuaian antara tujuan yang di inginkan di awal dengan hasil imlementasinya. Hal ini dapat dilihat dengan masih ada kasus pernikahan anak yang dikabulkan oleh pihak Mahkamah Syariah. Kemudian dari tujuan kebijakan dan efek dari kebijakan yang diharapkan menghasilkan perubahan masih sangat minim dimana efeknya terhadap masyarakat tidak begitu terasa, hal ini dapat dilihat masyarakat masih mendukung terjadinya pernikahan dini.