Nafkah merupakan salah satu tanggung jawab suami terhadap istri setelah pernikahan. Tanggung jawab ini tetap berlaku sampai setelah suami istri tersebut bercerai. Hak-hak yang istri timbul setelah perceraian wajib dipenuhi oleh suami seperti nafkah iddah, mut’ah, hadhanah dan lainnya sesuai dengan hukum Islam. Penelitian ini menjawab dua rumusan masalah yaitu: Pertama, bagaimana putusan nafkah perempuan setelah perceraian di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh dan Mahkamah Rendah Syar’iyah Seberang Perai Tengah. Kedua, bagaimana perbandingan nafkah perempuan setelah perceraian menurut putusan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh dan Mahkamah Rendah Syar’iyah Seberang Perai Tengah, Pulau Pinang. Penelitian ini menggunakan metode komparatif dengan teknik penelitian pustaka (library research) yang bersifat kualitatif dengan tujuan untuk menganalisis dan membandingkan antara data-data kepustakaan. Hasil penelitian memaparkan contoh putusan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh dan Mahkamah Rendah Syar’iyah Seberang Perai Tengah tentang hak nafkah perempuan setelah perceraian. Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh menggunakan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, Bab Pemberian Hak Nafkah Kepada Istri Yang Dicerai, serta menjadikan dalil-dalil, kitab fiqh dan pendapat ulama sebagai landasan dasar. Sedangkan Mahkamah Rendah Syar’iyah Seberang Perai Tengah menggunakan Undang-undang Keluarga Islam Negeri Pulau Pinang Nomor 5 Tahun 2004, Bab VI pasal 60-72 dalam memberi kepastian hukum mengenai nafkah istri setelah perceraian. Majelis Hakim juga mempertimbangkan putusan dengan mengambil hukum dari nash Al-Quran dan Hadits, kitab-kitab fiqh serta pendapat ulama. Selain itu, penelitian ini juga merangkumi analisis perbandingan putusan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh dan Mahkamah Rendah Syar’iyah Seberang Perai Tengah. Istri yang diceraikan di daerah kota Banda Aceh tidak perlu membuat pengajuan untuk menuntut hak-hak mereka lepas perceraian di Pengadilan karena hak-hak mereka tetap akan dibicarakan. Sedangkan istri yang diceraikan di daerah Seberang Perai Tengah perlu membuat pengajuan di Mahkamah Rendah Syar’iyah Seberang Perai Tengah supaya hak-hak mereka dapat dibicarakan. Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh dan Mahkamah Rendah Syar’iyah Seberang Perai Tengah dalam mempertimbang putusan akan terlebih dahulu berdasarkan fakta-fakta kejadian di persidangan.