Skripsi ini berjudul Pengelolaan Tanah Negara oleh Masyarakat Tanpa Izin dari Pemerintah (Studi Kasus Di Bantaran Krueng Lamnyong Kota Banda Aceh). Adapun yang menjadi latar belakang skripsi ini yaitu adanya pengelolaan lahan pada Bantaran Krueng Lamnyong yang dikelola secara ilegal atau tanpa adanya perizinan oleh pihak yang berwenang sehingga menyalahi aturan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penelitian ini merumuskan masalah yaitu Bagaimana bentuk dan prosedur yang ilakukan masyarakat setempat untuk mendapatkan hak pengelolaan tanah negara tersebut, Bagaimana peran pemerintah dalam pencegahan pengelolaan tanah negara tanpa izin di bantaran sungai krueng lamnyong dan Bagaimana tindakan pemerintah terhadap pelanggaran peraturan pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2021. Penelitian ini merupakan metode penelitian Yuridis Empiris yaitu penulis menemukan kebenaran berdasarkan penelitian di lapangan dan kepustakaan yang mengacu pada ketentuan hukum dengan cara memperoleh data melalui wawancara dengan informan. Berdasarkan hasil penelitian, penulis menemukan fakta bahwa masyarakat yang mengelola lahan tersebut tidak melakukan usaha dalam bentuk atau prosedur apapun untuk mendapatkan perizinan dalam mengelola tanah milik negara pada sempadan Sungai Lamnyong. Lalu peran pemerintah yaitu menjadi sebagai pengingat dengan melakukan sosialiasi serta pemasangan pamflet peringatan dini. Selanjutnya tindakan pemerintah terhadap pelanggaran peraturan pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2021 yaitu melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Aceh dan Pemerintah Kota Banda Aceh agar masalah ini segera terpecahkan. Selain itu Balai Wilayah Sungai Sumatera I selaku pihak yang berwenang dalam hal ini juga melakukan pembersihan lahan secara berkala di kawasan Bantaran Krueng Lamnyong.