Kasus eksploitasi anak di Kota Banda Aceh dalam beberapa tahun terakhir semakin meningkat, baik yang berkaitan dengan eksploitasi fisik maupun psikis. Fenomena ini menjadi tanggung jawab pemerintah dan lembaga terkait untuk memastikan hak-hak anak dapat terpenuhi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk memahami peran DP3A dalam menangani kasus eksploitasi anak, serta bagaimana implementasi UU No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak berhubungan dengan upaya DP3A dalam mengatasi kasus tersebut. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan yang dihadapi DP3A dalam menangani kasus eksploitasi anak di Kota Banda Aceh. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode hukum empiris, dengan informan yang terdiri dari pihak DP3A. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran DP3A dalam menangani dan mengatasi pelaku eksploitasi anak di Kota Banda Aceh telah sesuai dengan ketentuan UU No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Selama proses pembinaan pelaku eksploitasi anak, DP3A telah memenuhi hak-hak anak untuk mendapatkan perlindungan hukum, termasuk hak untuk hidup, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan martabat kemanusiaannya. Selain itu, hak-hak lain seperti hak untuk beribadah, berpikir dan berekspresi, hak atas pendidikan, pelayanan kesehatan, serta jaminan sosial juga dipenuhi sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial anak-anak yang terlibat.