Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi pemenuhan hak mendapatkan makanan yang layak bagi narapidana di lembaga pemasyarakatan klas II B Takengon, kendala apa yang dihadapi pihak lembaga pemasyarakatan dalam implementasi pemenuhan hak mendapatkan makanan yang layak bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Takengon. Untuk mencapai tujuan tersebut maka teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang diperoleh dari hasil penelitian yang diolah menggunakan analisis deskriptif kualitatif untuk mengetahui implementasi pemenuhan hak mendapatkan makanan yang layak di lembaga pemasyarakatan kelas IIB Takengon. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1. Implementasi pemenuhan hak mendapatkan makanan yang layak bagi warga binaan pemasyarakatan di lembaga pemasyaraktan kelas IIB Takengon belum layak. Warga binaan pemasyarakatan banyak mengeluhkan makanan yang mereka konsumsi kurang enak dengan berbagai alasan diantaranya kebersihan makanan yang kurang diperhatikan, penyedap rasa yang kurang serta gizi makanan yang kurang seimbang. Kemudian dalam proses pelaksanaan pemenuhan hak mendapatkan makanan yang layak bagi narapidana ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan prosedur dari Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-01.PK.07.02 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Makanan Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara (Rutan). Sehingga implementasi pemenuhan hak mendapatkan makanan yang layak bagi narapidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan belum terlaksana dengan baik. 2. Kendala yang dihadapi tidak terlaksana dengan baiknya pemenuhan hak mendapatkan makanan yang layak bagi narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Takengon diantaranya anggaran yang rendah sehingga berdampak pada fasilitas sarana dan prasarana yang kurang memadai. Tidak tersedianya juru masak ahli di Lembaga Pemasyarakatan dan ahli gizi yang dapat menilai langsung makanan yang disajikan sudah bergizi atau belum, sehingga berdampak pada kualitas makanan yang buruk dan gizi makanan yang tidak seimbang. Kemudian daya tampung lembaga pemasyarakatan yang tidak seimbang dengan jumlah warga binaan pemasyarakatan yang terus bertambah (over kapasitas) yang mengakibatkan pelaksanaan pemenuhan hak mendapatkan makanan yang layak belum maksimal