Sampah merupakan permasalahan utama di Indonesia yang semakin kompleks akibat urbanisasi, peningkatan jumlah penduduk dan pola konsumsi memperbesar volume serta jenis sampah, dengan mayoritas sampah berasal dari rumah tangga. Di kabupaten Aceh Barat, produksi sampah mencapai 100 ton per hari, dengan keterbatasan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dan sistem pemilahan yang tidak memadai. Pengelolaan sampah yang buruk dapat memberikan dampak negatif bagi ekosistem dan Kesehatan manusia. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas penegakan hukum terhadap pencemaran lingkungan akibat sampah di Kabupaten Aceh Barat serta mengidentifikasi kendala dan upaya perbaikannya. Dengan menggunakan metode deskriptif analisis dan pendekatan yuridis empiris, penelitian ini mengkaji ketentuan hukum serta fenomena di lapangan melalui studi kasus kualitatif. Meskipun UU No. 18 Tahun 2008 dan Qanun Aceh Barat No. 4 Tahun 2017 telah ada, implementasinya masih lemah. Upaya yang dilakukan oleh DLH meliputi sosialisasi, pengawasan usaha, penerapan sanksi, serta penyediaan fasilitas seperti kontainer sampah. Kolaborasi dengan sekolah, sektor swasta, dan LSM juga dilakukan untuk memperkuat implementasi kebijakan. Namun, masih terdapat berbagai kendala, seperti rendahnya kesadaran masyarakat, lemahnya penerapan sanksi, serta keterbatasan pengawasan dan keterlibatan aparat hukum. Studi ini menekankan bahwa efektivitas pengelolaan sampah memerlukan penguatan regulasi, peningkatan edukasi masyarakat, serta optimalisasi pengawasan dan penegakan hukum