Perjudian merupakan aktivitas yang dilarang dalam hukum nasional Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta dalam hukum lokal Aceh melalui Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Menurut hasil penelitian ini fenomena judi online (judol) di Aceh kian meresahkan, berdasarkan data Google Trends yang dipantau oleh Masyarakat Informasi Teknologi (MIT) Aceh, provinsi ini menduduki peringkat keenam nasional dalam pencarian terkait judi online. Sementara Aceh Tengah masuk dalam lima daerah dengan angka pencarian tertinggi di Tanah Rencong. Penelitian ini fokus pada upaya pencegahan perjudian di Kabupaten Aceh Tengah dengan menganalisis efektivitas penerapan hukum pidana nasional dan hukum syariat Islam yang berlaku di wilayah tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif dan empiris, dengan teknik pengumpulan data melalui studi literatur dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencegahan perjudian di Aceh Tengah dilakukan melalui pendekatan hukum, sosial, dan agama. Penerapan sanksi dalam Qanun Aceh, seperti hukuman pidana, denda, atau penjara, memberikan efek jera yang lebih kuat dibandingkan sanksi dalam KUHP. Selain itu, upaya pencegahan juga melibatkan peran aktif tokoh agama dalam memberikan edukasi serta sosialisasi hukum kepada Masyarakat, sehingga dapat meningkatkan efektivitas pencegahan perjudian di Aceh.