Pengawalan ambulans oleh komunitas Emergency Relawan Patwal Aceh (ERPA) bertujuan untuk membantu kelancaran perjalanan ambulans di tengah kemacetan. Namun, menurut Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULLAJ) No. 22 Tahun 2009, Pasal 135 mengatur bahwa pengawalan kendaraan prioritas hanya boleh dilakukan oleh kepolisian. Sementara itu, Pasal 287 Ayat 1 memberikan sanksi bagi pihak yang melanggar ketentuan lalu lintas, termasuk penggunaan sirene atau lampu isyarat yang tidak sesuai dengan peraturan. Oleh karena itu, terdapat perdebatan mengenai legalitas pengawalan yang dilakukan oleh komunitas ERPA.Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, dengan metode kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan anggota ERPA dan pihak kepolisian, serta studi dokumen terkait peraturan perundang-undangan. Analisis dilakukan dengan membandingkan praktik pengawalan ERPA dengan ketentuan hukum yang berlaku dalam UULLAJ.Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pengawalan yang dilakukan oleh ERPA memiliki tujuan kemanusiaan, secara hukum tindakan tersebut tidak memiliki dasar yang kuat. ERPA tidak memiliki kewenangan resmi untuk melakukan pengawalan, dan tindakan mereka berpotensi melanggar Pasal 287 Ayat 1 UULLAJ. Selain itu, terdapat risiko keselamatan bagi relawan maupun pengguna jalan lainnya karena pengawalan yang dilakukan tanpa standar operasional yang ditetapkan oleh pihak berwenang.Pengawalan ambulans oleh ERPA memberikan manfaat dalam mempercepat akses layanan kesehatan, tetapi tidak sejalan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, diperlukan regulasi lebih lanjut yang memungkinkan keterlibatan komunitas dalam mendukung pengawalan ambulans secara legal, misalnya melalui kerja sama dengan kepolisian atau pelatihan resmi bagi relawan.