Undang-undang Pemerintahan Aceh telah mengamanatkan bahwa penyelesaian masalah sosial kemasyarakatan secara adat ditempuh melalui lembaga adat. Lembaga Adat Tuha Peut terlibat secara langsung dalam perencanaan program kerja pihak eksekutif gampong. Jika dilihat dari fungsi Tuha Peut, maka bisa diartikan bahwasanya Tuha Peut adalah lembaga permusayawaratan gampong, dan fungsinya juga memiliki kesamaan dengan fungsi anggota legislatif. rumusan masalah pada tulisan ini yaitu: Bagaimana peran lembaga Tuha Peut dalam menyelesaikan kasus penganiayaan di Gampong Klieng Cot Aroen?, dan Apa saja kendala lembaga Tuha Peut dalam menangani penyelesaian kasus penganiayaan di Gampong Klieng Cot Aroen?. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran dan kendala Tuha Peut dalam menyelesaikan kasus penganiayaan di Gampong Klieng Cot Aroen. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian normatif empiris. Dengan jenis penelitian kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara ke instansi terkait, masyarakat setempat, juga menggunakan data dari bahan kepustakaan. Beberapa isu utama yang diidentifikasi meliputi Gampong Klieng Cot Aroen, Tuha Peut memiliki mekanisme yang terstruktur dalam penyelesaian kasus penganiayaan. Proses dimulai dengan pelaporan dan pemeriksaan awal untuk validasi kasus. Tuha Peut kemudian mengadakan mediasi untuk mencapai solusi damai, termasuk kompensasi atau sanksi sosial. Jika mediasi gagal, kasus dapat dilanjutkan ke jalur hukum formal, dengan evaluasi dilakukan setelahnya. Kendala Tuha Peut meliputi keterbatasan sumber daya, dukungan masyarakat yang tidak konsisten, dan intervensi pihak luar yang memengaruhi independensinya. Selain itu, perubahan nilai budaya lokal juga menantang efektivitas proses mediasi mereka. Penyelesaian kasus oleh Tuha Peut di Gampong Klieng Cot Aroen efektif dalam menjaga harmoni sosial dan menegakkan hukum adat.