Berdasarkan Qanun Aceh tentang larangan maisir (perjudian) tersebut sebagai sebuah usaha yang dianggap represif melalui perjatuhan hukuman uqubat ta’zir berupa cambuk dan denda. Untuk kelancaran pelaksanaan qanun jinayat harus ada lembaga penyidik dan pengawasan yang meliputi upaya pembinaan bagi pelaku jarimah maisir yang dijalankan oleh pejabat wilayatul hisbah dan masyarakat pada umumnya. Adapun dalam Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Gampong pada BAB II pasal 3 dijelaskan bahwa, Gampong mempunyai tugas menyelenggarakan pemerintahan, melaksanakan pembangunan, membina masyarakat dan meningkatkan pelaksanaan Syari’at Islam. Penelitian ini mengkaji tentang penerapan Qanun Aceh No. 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat terhadap pelaku judi sabung ayam, menggunakan metode pendekatan yuridis-empiris, teknik pengumpulan data untuk memperoleh data di lapangan, dengan menggunakan beberapa tahapan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pentingnya peran perangkat desa dan masyarakat setempat untuk mencegah terjadinya praktik sabung ayam. Selain itu, tugas tokoh masyarakat seperti membina kehidupan beragama dan pelaksanaan syari’at Islam, menjaga dan memelihara kelestarian adat-istiadat, kebebasaan hidup dan memelihara keamanan, ketentraman, ketertiban untuk mencegah munculnya perbuatan maksiat dalam masyarakat.