Penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam memastikan subsidi tepat sasaran. Berdasarkan data, sekitar 80% subsidi BBM justru dinikmati oleh 60% masyarakat dengan pendapatan tinggi. Untuk mengatasi ketimpangan ini, pemerintah menerapkan sistem pengawasan berbasis digital melalui QR Code pada aplikasi MyPertamina. Namun, kebijakan ini menuai kritik karena dinilai belum efektif, dengan berbagai kendala seperti distribusi yang tidak merata serta kriteria penerima subsidi yang masih memungkinkan kelompok mampu mengakses BBM bersubsidi. Penelitian ini mengkaji pertanggungjawaban Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dalam penyaluran BBM bersubsidi di Aceh, menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan analisis deskriptif analitis. Data dikumpulkan dari sumber primer melalui wawancara serta media berita, dan sumber sekunder dari peraturan perundang-undangan serta literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi sistem QR Code di Aceh menghadapi tantangan teknis, sosial, dan hukum. Keterbatasan infrastruktur digital dan kurangnya pemahaman masyarakat menjadi kendala utama. Selain itu, masih ditemukan praktik penyalahgunaan distribusi BBM bersubsidi di beberapa SPBU. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan yang lebih ketat, peningkatan infrastruktur digital, serta sosialisasi yang lebih luas agar kebijakan ini dapat berjalan secara efektif dan subsidi BBM benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak.
Kata Kunci: BBM Subsidi, QR Code, MyPertamina, SPBU.