Diketahui telah terjadi korupsi di Aceh dimana Polda Aceh telah menetapkan empat tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi pengadaan wastafel untuk tingkat SMA sederajat pada masa pandemi COVID-19 di Dinas Pendidikan Aceh. Keempat tersangka disebut penerima paket pekerjaan alat cuci tangan tersebut. Tujuan dalam penulisan ini yakni 1) Pengaturan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi di Indonesia; dan 2) Analisis Pertanggung Jawaban Hukum Tindak Pidana Korupsi Terhadap Pengadaan Westafel Oleh Pejabat Dinas Pendidikan Aceh (Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna). Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif karena dilaksanakan dengan menggambarkan, menelaah, menjelaskan serta menganalisis hukum positif tindak pidana korupsi. Secara umum, tindak pidana korupsi memiliki beberapa unsur penting yang harus terpenuhi agar suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai korupsi. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah landasan utama dalam pengaturan hukum korupsi di Indonesia. Kedua undang-undang ini secara bersama-sama menjadi dasar hukum yang komprehensif dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Dalalam hal pertanggungjawaban hukum tindak pidana korupsi dalam pengadaan wastafel oleh pejabat Dinas Pendidikan Aceh ditentukan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan dinilai oleh hakim berdasarkan hukum yang berlaku.