Menurut Pasal 1 angka 14 Perbub Aceh Besar No. 74 Tahun 2018 menyatakan bahwa kegiatan pengelolaan keuangan gampong merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Namun pada praktiknya Gampong Lampuuk, Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar terdapat pemotongan insentif operator gampong secara sepihak oleh pihak gampong. Rumusan permasalahan terkait penelitian ini terdapat 2 (dua). Pertama, bagaimana pertanggungjawaban dana desa oleh keuchik di Gampong Lampuuk Kecamatan Darussalam ?. Kedua, bagaimana perspektif siyasah maliyah terhadap pertanggungjawaban dana desa oleh keuchik di Gampong Lampuuk Kecamatan Darussalam ?. Penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dengan jenis penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, dokumentasi dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban keuchik terhadap penggunaaan dana desa di Gampong Lampuuk, Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam hal ini merujuk pada Perbub Aceh Besar No. 74 Tahun 2014 tentang Pedoman Penglolaan Keuangan Gampong di Kabupaten Aceh Besar. Namun kegiatan pengelolaan dana desa di Gampong Lampuuk mengalami hambatan yang disebabkan kurangnya partisipasi masyarakat pada saat rapat perencanaan pembangunan. Perspektif siyasah maliyah terhadap pertanggungjawaban penggunaan dana desa oleh keuchik Gampong Lampuuk, Kecamatan Darussalam telah sesuai dengan prinsip siyasah maliyah hal ini dibuktikan dengan adannya kegiatan pengelolaan dana desa yang terstruktur dimulai dari tahapan perencanaan hingga pertanggungjawaban