Dalam pelaksanaan syariat Islam di Aceh, pemerintah membentuk lembaga yang akan mengawasi pelaksanaan syariat Islam. Lembaga tersebut didirikan agar dapat mengeluarkan berbagai regulagi, rekomendasi, pengawasan, peradilan dan sebagainya yaitu Dinas Syariat Islam. Dinas Syariat Islam merupakan instasi pemerintahan yang memiliki tugas, fungsi dan wewenang dalam menegakkan Syariat Islam. Berdasarkan pengamatan awal yang dilakukan pada awal bulan Februari 2023 menunjukkan bahwa masyarakat yang berdomisili di Kota Banda Aceh belum memberi dampak yang maksimal dalam penerapan Syariat Islam. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui peran dan strategi serta faktor pendukung dan penghambat Dinas Syariat Islam dalam meminimalisir angka pelanggaran syariat Islam di Kota Banda Aceh. Metode penelitian dalam tulisan ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun hasil penelitian yaitu: 1) Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh memiliki peranan penting serta memiliki strategi yang disusun terstruktur dalam program untuk meminimalisir pelanggaran syariat Islam. Program yang dijalankan mengacu kepada 3 komponen yaitu: Pertama, upaya peningkatan pemahaman dan pengamalan syariat di masyarakat. Kedua, penguatan regulasi. Ketiga, program pengawasan dari Gampong yaitu Muhtasib yang bekerja melaksanakan pengawasan dan pembinaan. 2) Faktor pendukung yaitu adanya SDM dan anggaran yang cukup untuk melaksanakan pengawasan syariat Islam. Kemudian juga didukung dengan tenaga pendukung yaitu Muhtasib Gampong, Dai-dai dan masyarakat Kota Banda Aceh. Adapun faktor penghambat yaitu penyalahgunaan teknologi, yang digunakan untuk perjudian online, prostitusi online, akses situs pornografi yang tentunya memiliki dampak terhadap pelaksanaan syariat Islam.