Keberadaan pembangunan jalan tol Sigli-Banda Aceh berdampak kepada tanah wakaf yang menjadi bagian pembebasan lahan. Penelitian ini mengkaji tentang penetapan harga dan analisis hukum Islam terhadap dana ganti rugi dan pembelian kembali tanah wakaf pasca pembebasan jalan tol di Kecamatan Padang Tiji. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif (qualitative research) dengan pendekatan normatif-empiris (applied law research). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengalokasian dana ganti rugi pembelian kembali tanah wakaf oleh nazhir berasal dari jumlah anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah dan akan diserahkan langsung oleh PPK dengan koordinasi bersama nazhir untuk musyawarah dengan keuchik serta masyarakat gampong. Proses penentuan nilai/harga tanah terhadap pergantian tanah wakaf yang terimbas pembangunan jalan tol di Kecamatan Padang Tiji dilaksanakan oleh KJPP berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Penilaian berikutnya terkait berbagai informasi atas tanah yang menunjukkan alas hak tanah (sertifikat wakaf, AIW, APAIW), luas tanah, jumlah tanaman, dan bangunan. Penilaian dilakukan dalam bentuk fisik dan bentuk non fisik. Adapun menurut hukum Islam, penentuan harga tanah wakaf oleh KJPP pada pembebasan jalan tol di Kecamatan Padang Tiji dapat dilihat dari dua aspek. Pertama dilihat dari bentuk objek wakaf yang diganti sudah sesuai dengan hukum Islam. Kedua, dilihat dari sisi proses penentuan harga tidak sejalan dengan teori keadilan harga pasar dalam Islam. Harga yang adil adalah nilai harga yang diterima secara umum sebagai hal yang sepadan, yang mengacu pada „iwāḍ al-miṡl (kompensasi yang sama) dan ṡaman al-miṡl (harga sepadan).