Hutan lindung di Kab. Nagan Raya terletak di kawasan Beutong, luas hutan lindung 36% dari luas Kabupaten. Dampak kerusakan hutan di Beutong sudah mencapai seluas 50 hektar. Hal ini disebabkan oleh penebangan hutan secara liar yang mengakibatkan pada kerusakan hutan sangat parah. Peristiwa-peristiwa kerusakan alam yang terjadi di daerah Kabupaten Nagan Raya itu tidak lepas dari perbuatan manusia yang sering melakukan penebangan liar. Di sisi lain kerusakan hutan diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 yang melarang keras melakukan penebangan liar, namun Undang-Undang tersebut masih dilanggar oleh sebagian besar masyarkat Beutong. Penelitian ini mengkaji pertama, bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan di Kawasan Hutan Kabupaten Nagan Raya. Kedua, bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah kualitatif. Dari hasil penelitian didapati penerapan Implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 di Kabupaten Nagan Raya dilakukan dengan pencegahan perusakan hutan antara lain melakukan pengawasan berupa pratoli, razia, dan operasi gabungan. Telah dilakukan sosialisasi berdasar Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 kepada tokoh Masyarakat Kecamatan Kabupaten Nagan Raya. Oleh sebab itu, ada beberapa yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap pelaku illegal logging di Kabupaten Nagan Raya yaitu faktor ekonomi, faktor kebutuhan kayu dalam masyarakat yang sangat besar, faktor masyarakat kurang memanfaatkan izin pemungutan hasil hutan, dan faktor kebiasaan. Dalam fiqh siyasah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 sudah dijelaskan perlindungan hutan dijelaskan melalui surat Al-Quran, Al- Hadis, dan pendapat-pendapat Ulama. Perbuatan pengrusakan hutan sangat dilarang dalam syara’ sehingga pelakunya dijatuhi hukuman ta’zir. Mengenai bentuk hukumannya diserahkan kepada penguasa (hakim). Hal tersebut tentunya jika ditinjau dan hukum Islam dapat dikenakan hukuman yang berlaku juga pada jarimah hirabah (perampokan).