Setiap pelaku usaha wajib mengeluarkan zakat perdagangan jika sudah mencapai satu tahun dan jumlah hartanya sudah mecapai nisab pada saat akhir tahun tersebut. Salah satu usaha yang terdapat di Banda Aceh ini adalah Warung kopi. Namun masih banyak para pelaku usaha warung kopi yang belum membayar zakat perdagangan padahal sudah masuk kriteria sebagai muzakki. Fokus permasalahan pada penelitian ini yaitu pada penegakan hukum mengenai zakat perdagangan pada pelaku usaha warung kopi di Kota Banda Aceh, realisasi penyaluran zakat perdagangan oleh pelaku usaha warung kopi di Kota Banda Aceh berdasarkan perpektif teori kepatuhan hukum, dan hambatan para pelaku usaha warung kopi dalam menunaikan zakat perdagangan. Metode yang digunakan yaitu pendekatan Yuridis empiris dengan menggunakan teknik wawancara, observasi, serta dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penegakan hukum terkait kewajiban zakat pada pelaku usaha khususnya pada jenis usaha warung kopi di Kota Banda Aceh masih lemah dengan implementasi terhadap sanksi yang belum dijalankan bagi pelanggar sehingga masih banyak para pelaku usaha warung kopi di Kota Banda Aceh belum melakukan pembayaran zakat perdagangan dari hasil usahanya meskipun sudah memenuhi kriteria sebagai muzakki dalam zakat perdagangan. Jika melihat pada teori kepatuhan hukum berdasarkan perilaku para pelaku usaha warung kopi yang belum menunaikan kewajibannya selaku muzakki dalam zakat perdagangan serta belum membayar zakat perdagangan melalui Lembaga yang berwenang mengenai hal tersebut, ditemukan bahwa perilaku para pelaku usaha warung kopi pada kewajibannya dalam membayar zakat mencerminkan bahwa mereka belum patuh terhadap hukum tersebut. Hambatan yang ditemukan yaitu masih minimnya literasi masyarakat khususnya para pelaku usaha warung kopi di Kota Banda Aceh mengenai zakat perdagangan dan juga kurangnya kepercayaan masyarakat pada Lembaga yang berwenang mengelola zakat untuk menyalurkan zakat kepada Lembaga tersebut