Kasus pelecehan seksual terhadap anak terus mengalami peningkatan di Indonesia, termasuk di Kabupaten Pidie. Meskipun telah ada berbagai regulasi yang mengatur perlindungan anak, seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, kenyataannya implementasi perlindungan hukum bagi korban masih menghadapi banyak kendala. Data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kab. Pidie menunjukkan peningkatan jumlah kasus dari tahun 2023 ke 2024, yang mengindikasikan adanya kesenjangan antara regulasi yang ada dan efektivitas perlindungan yang diberikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada anak korban pelecehan seksual, mengidentifikasi hambatan yang dihadapi DP3AKB dalam memberikan perlindungan hukum serta mengkaji perlindungan hukum bagi anak korban pelecehan seksual dari perspektif hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus dan sumber data didapatkan langsung dari pihak DP3AKB Kab. Pidie dan telaah pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun DP3AKB Kab. Pidie telah memberikan perlindungan hukum kepada anak korban pelecehan seksual dalam bentuk pendampingan hukum, rehabilitasi sosial, dan pemenuhan hak-hak anak, namun masih terdapat berbagai hambatan, seperti keterbatasan tenaga ahli, kurangnya fasilitas rehabilitasi, rendahnya kesadaran masyarakat, serta lemahnya koordinasi antarinstansi terkait. Dalam perspektif hukum pidana Islam, perlindungan hukum terhadap anak yang dilakukan oleh DP3AKB Kab. Pidie telah sesuai dengan mengedepankan pendekatan holistik berupa mewujudkan maslahah dan menegakkan keadilan.