Keberadaan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) zakat di Baitul Mal Aceh sebagai lembaga pemerintah daerah seharusnya bernilai nol. Namun pada realitasnya, SiLPA zakat di Baitul Mal Aceh bernilai positif. SiLPA positif ini mengindikasikan bahwa amil Baitul Mal Aceh belum tepat dalam melakukan penganggaran penyaluran zakat. Qanun Aceh No. 10/2018 tentang Baitul Mal memberikan batasan kewenangan bagi amil Baitul Mal Aceh dalam mengelola zakat sebagai Pendapatan Asli Aceh. Dengan keterbatasan ini, amil Baitul Mal Aceh melakukan upaya dalam mencegah keberadaan SiLPA zakat. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana implementasi pembiayaan zakat sebagai PAD di Baitul Mal Aceh, bagaimana kewenangan amil dalam pengelolaan zakat sebagai PAD menurut perspektif Qanun Aceh No. 10/2018, dan bagaimana strategi amil Baitul Mal Aceh dalam penyaluran zakat terhadap mencegah terjadi SiLPA. Untuk mendapatkan data yang objektif dan valid, penulis menggunakan desain penelitian dengan pendekatan yuridis empiris, jenis penelitian kualitatif, dan teknik pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pembiayaan zakat di Baitul Mal Aceh mengikuti mekanisme pengelolaan keuangan Aceh yang prosesnya relatif rumit dan kaku. Kewenangan amil Baitul Mal Aceh dalam mengelola zakat sebagai PAD ini dibatasi oleh Qanun Aceh No. 10/2018, khususnya dalam hal pencairan dana zakat yang harus mengikuti mekanisme pencairan keuangan daerah Aceh. Implikasi dari penetapan zakat sebagai PAD menjadikan dana zakat sebagai SiLPA dalam jumlah besar yaitu untuk tahun 2020 sebesar Rp 90 miliar, tahun 2021 sebesar Rp 57 miliar, tahun 2022 sebesar Rp 47 miliar, tahun 2023 sebesar Rp 25 miliar, dan tahun 2024 sebesar Rp 20 miliar. Strategi amil Baitul Mal Aceh dalam mengatasi hal ini yaitu dengan meningkatkan program pemberdayaan zakat yang porsi zakatnya telah pasti atau memiliki range yang telah ditentukan, kemudian dengan melakukan perubahan penjabaran APBA tahun anggaran berjalan, terakhir dengan mengalihkan dana zakat yang berpotensi SiLPA dari suatu program penyaluran zakat ke program penyaluran zakat lainnya yang masih berada dalam satu senif zakat yang sama. Berdasarkan penelitian penulis, SiLPA zakat di Baitul Mal Aceh belum dapat dicegah sepenuhnya. Namun, dari berbagai strategi yang telah dilakukan, sejak tahun 2020-2024 Baitul Mal Aceh berhasil meminimalisir besarnya dana zakat yang menjadi SiLPA serta mencegah semakin besarnya angka SiLPA zakat di Baitul Mal Aceh pada setiap tahun anggarannya.