Pajak restoran merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting untuk mendukung pembangunan dan pelayanan publik di berbagai sektor. Namun pada kenyataannya, terdapat berbagai permasalahan terkait pemenuhan pembayaran pajak restoran yang berdampak pada rendahnya realisasi penerimaan pajak. Salah satu masalah utama adalah potensi bocornya pendapatan pajak akibat pelaporan yang tidak akurat atau manipulasi data transaksi. Seiring dengan perkembangan teknologi, pemerintah Kota Banda Aceh mengimplementasikan penggunaan Tapping Box sebagai alat untuk memantau dan merekam transaksi secara otomatis pada restoran. Pertanyaan penelitian dalam skripsi ini adalah bagaimana pengaruh penggunaan Tapping Box terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak restoran, khususnya pada restoran KFC Lamnyong, Kota Banda Aceh, dengan tinjauan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dengan jenis penelitian yuridis empiris. Adapun teknik pengumpulan data melalui observasi langsung, wawancara dengan pihak manajemen KFC Lamnyong serta petugas Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh, dan dokumentasi terkait penerapan Tapping Box. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama, penggunaan Tapping Box di KFC Lamnyong berperan penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak restoran dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Sistem Tapping Box yang merekam setiap transaksi secara real-time memungkinkan Badan Keuangan Daerah untuk melakukan monitoring secara lebih akurat, sehingga mengurangi potensi kebocoran pajak. Kedua, penggunaan Tapping Box memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan kewajiban perpajakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Perpajakan dan Retribusi Daerah. Penerapan sistem ini mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah dan mendorong wajib pajak untuk melaporkan serta membayar pajak tepat waktu.