Lembaga bisnis syariah wajib beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Syariat Nasional Nomor 3 Tahun 2000. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran, tanggung jawab, hambatan, dan tantangan DPS di Aceh dalam perspektif Siyasah Dusturiyah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan hukum normatif dan empiris. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pihak terkait dan analisis terhadap undang-undang, sementara data sekunder berasal dari penelitian terdahulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran DPS di Aceh belum efektif dan belum sepenuhnya sesuai dengan perspektif Siyasah Dusturiyah. Hambatan dalam pelaksanaan peran tersebut menjadi faktor penghambat penerapan prinsip syariah. Artikel ini memberikan manfaat teoritis dalam pengembangan literatur hukum Islam dan manfaat praktis dalam meningkatkan efektivitas pengawasan bisnis syariah di Aceh.