Penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Terhadap Pengendara di Bawah Umur di Kota Banda Aceh (Perspektif Dusturiyah dan Fiqh Lalu Lintas)

Wirdayani, 200105065 (2025) Penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Terhadap Pengendara di Bawah Umur di Kota Banda Aceh (Perspektif Dusturiyah dan Fiqh Lalu Lintas). Other thesis, UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

[thumbnail of Penerapan, Pengendara, dan Bawah Umur] Text (Penerapan, Pengendara, dan Bawah Umur)
Wirdayani, 200105065, FSH, HTN, 085163189550.pdf - Published Version
Available under License Creative Commons Attribution.

Download (6MB)
[thumbnail of Penerapan, Pengendara, dan Bawah Umur] Text (Penerapan, Pengendara, dan Bawah Umur)
Wirdayani, 200105065, FSH, HTN.pdf - Published Version
Restricted to Repository staff only
Available under License Creative Commons Attribution.

Download (10MB)

Abstract

Pada Pasal 81 ayat (2) huruf (a) dijelaskan bahwa seorang yang berusia 17 tahun yang sudah mempunyai surat izin mengemudi adalah yang berhak mengemudikan kendaraan bermotor. Tetapi didalam kenyataannya tidak sedikit pengendara sepeda motor yang ditemui di jalan raya mengendarai tersebut berusia dibawah 17 tahun. Data pengendara yang melakukan pelanggaran lalulintas di Kota Banda Aceh dalam 3 tahun terakhir ini berjumlah 10.235 pelanggaran. Pada tahun 2022 berjumlah 81 anak dilakukan penilangan, tahun 2023 berjumlah 42 anak dan 2024 berjumlah 75 anak yang di tilang oleh pihak Lantas Polresta Kota Banda Aceh karena masih di bawah umur. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan pengendara di bawah umur yang melanggar lalu lintas di Kota Banda Aceh dan bagaimana tinjauan dusturiyah dan fiqh lalu lintas terhadap pelanggaran lalu lintas bagi pengendara sepeda motor di bawah umur. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah yuridis empiris. Dari hasil penelitian didapati penegakan dan data pengendara di bawah umur yang melanggar lalulitas di Kota Banda Aceh yang mengendarai sepeda motor berupa: Pertama, Penindakan secara tidak langsung berupa teguran yang diberikan kepada para pelanggar lalu lintas. Dalam kasus ini yang diberikan teguran hanya kepada pelanggar lalu lintas yang tergolong pelanggaran ringan. Kedua, Penindakan langsung diberikan terhadap pelanggaran berat seperti mengendarai sepeda motor secara ugal-ugalan sehingga menyebabkan terjadinya kecelakan lalu lintas, tidak menggunakan helm, tidak memiliki SIM dan STNK. Berdasarkan pada UU No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan fiqh Siyasah Dusturiyah, dimana fiqh siyasah dusturiyah memiliki tugas membahas peraturan perundang-undangan. Namun dalam pengimplemantasiannya harus lebih memaksimalkan dalam penerapan UULLAJ tersebut.

Item Type: Thesis (Other)
Subjects: 200 Religion (Agama) > 297 Islam > 2X4 Fiqih > 2X4.7 Hukum Internasional
Divisions: Fakultas Syariah dan Hukum > S1 Hukum Tata Negara
Depositing User: Wirdayani Wirdayani
Date Deposited: 23 Apr 2025 04:11
Last Modified: 23 Apr 2025 04:11
URI: https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/44225

Actions (login required)

View Item
View Item