Di Aceh penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tidak diberlakukan di Aceh, karena di Aceh para ulama yang tergabung dalam lembaga Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU Aceh) sudah menetapkan terlebih dahulu ketentuan hukum pemberian sanksi Kebiri Kimia bagi pelaku Prostitusi. Hal ini dituangkan oleh pihak MPU Aceh dalam fatwanya yakni Fatwa MPU Aceh No 2
Tahun 2018 tentang Kebiri Kimia Bagi Pelaku Protitusi. Fatwa MPU Aceh ini telah mutuskan bahwa kebiri adalah Tindakan untuk mengurangi atau menghilangkan hormone testosteran dalam tubuh laki-laki dan pada fungsi ovarium pada Wanita. Fatwa MPU Aceh ini telah memutusakan hukum kebiri bagi manusia pada dasarnya ialah haramPenekitian ini bertujuan untuk mengetahui Fatwa MPU Aceh Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kebiri Kimia Bagi Pelaku Protitusi serta tinjauan yuridis terhadap Fatwa MPU Aceh Nomor 2 Tahun
2018 tentang Kebiri Kimia Bagi Pelaku Protitusi. Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang (status approach) dengan jenis penelitian hukum normatif. Pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumentasi dan studi kepustakaan. Hasil penelitian diketahui bahwa fatwa MPU Aceh Nomor 2 Tahun
2018 Tentang Hukum Kibiri Bagi Pelaku Prostitusi merupakan kesepakatan hukum dikalangan ulama Aceh yang mengharamkan pemberian sanksi kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Tinjauan yuridis terhadap Fatwa MPU Aceh Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Hukum Kibiri Bagi Pelaku Prostitusi bahwa sanksi tersebut secara medis penerima sanksi tidak dapat diobati lagi, kejahatan seksual tidak hanya didekati melalui perspektif hukum an sich (sendiri) melainkan melihat pendekatan-pendekatan yang lain seperti medis, pendidikan, pengawasan, sosial dan masih bisa diberikan sanksi lain yang dapat menjadi efek jera pada pelaku.