Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki peran penting advokasi hukum bagi perempuan yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga di Aceh yang ditangani oleh lembaga UPTD PPA Aceh. Ada enam layanan yang ditawarkan oleh UPTD PPA termasuk layanan pengaduan masyarakat, penjangkauan korban
,pengelola kasus, penampungan sementara, mediasi, pendampingan korban, semuanya ini bertujuan untuk memastikan bahwa korban menerima keadilan, kesehatan, dan pemulihan psikologi, selain itu penelitian ini membahas tentang prosedur penanganan keluhan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dan tindakan yang diambil berdasarkan analisis kasus yang sesuai dengan kebutuhan korban/klien. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Hukum Empiris dengan pendekatan Kualitatif. Data yang diperoleh melalui observasi serta dokumentasi. Hasil penelitian ditemukan bahwa Pelaksanaan Advokasi Hukum UPTD PPA Aceh Terhadap Perempuan Sebagai Korban Kekerasan yaitu layanan advokasi diberikan jika korban sendiri yang meminta bahwa kasusnya harus diproses ke ranah hukum, karena pihak UPTD PPA tidak boleh mengambil keputusan sendiri. Tantangan dan kendala dalam menjalankan mekanisme Advokasi Hukum Tersebut yaitu pertama, Aparat Penegak Hukum (APH) yang menggap bahwa KDRT adalah hal yang biasa dan tidak melihat pada dampak psikologisnya. Kedua, sulit untuk menghadirkan saksi dikarenakan masyarakat masih awam dan takut untuk di panggil. Ketiga, sulit dilakukan visum karena seperti luka memar yang tidak segera dilakukan visum sehingga memar tersebut telah memudar. Keempat, sulit untuk menghadirkan alat bukti seperti foto dan dokumen lainnya. Kelima, korban yang tiba-tiba mencabut laporan