Pelaksanaan hak pelayanan kesehatan bagi warga binaan merupakan tanggung jawab penting dalam sistem pemasyarakatan, yang bertujuan untuk menjamin kesejahteraan dan hak asasi manusia para narapidana. Rutan Kelas 2B Aceh Tengah adalah salah satu lembaga pemasyarakatan yang memiliki tanggung jawab untuk menyediakan layanan kesehatan yang layak bagi warga binaannya. Namun, kondisi over kapasitas dan keterbatasan sumber daya, seperti fasilitas kesehatan dan tenaga medis, sering kali menjadi kendala dalam pelaksanaan hak pelayanan kesehatan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan hak pelayanan kesehatan bagi warga binaan di Rutan Kelas 2B Aceh Tengah, ditinjau menurut UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan statute approach dan jenis penelitian yuridis empiris. Data diperoleh melalui teknik wawancara dan dokumentasi, serta menelaah peraturan perundang-undangan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Pertama pelaksanaan hak pelayanan kesehatan bagi warga binaan di Rutan Kelas 2B Aceh Tengah masih belum layak diakibatkan adanya beberapa tantangan dalam pelaksanaan hak pelayanan kesehatan bagi warga binaan. Penerapan Pasal 9 dalam UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan diupayakan optimal, dengan akses kesehatan komprehensif untuk warga binaan. Kendala seperti over kapasitas dan keterbatasan sumber daya masih ada. Kedua, tinjauan terhadap UU No. 22 Tahun 2022 menunjukkan pentingnya hak asasi manusia, termasuk hak pelayanan kesehatan bagi warga binaan. Regulasi ini menekankan penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia yang harus diutamakan dalam pelaksanaan pemasyarakatan. Pelaksanaan ini masih menghadapi kendala signifikan berupa keterbatasan fasilitas kesehatan dan jumlah tenaga medis yang tidak mencukupi, sehingga pelayanan kesehatan belum dapat berjalan optimal.