Aset yang dimiliki negara harus dikelola demi kepentingan rakyat, untuk itu pengelolaan aset milik negara harus dilakukan secara optimal oleh pemerintah demi memenuhi kepentingan dan kebutuhan masyarakat. Namun, di Aceh Barat, rumah sakit jiwa yang telah dibangun sejak tahun 2016 hingga saat ini belum difungsikan secara maksimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Aceh Barat terhadap bangunan rumah sakit jiwa yang belum pernah difungsikan, peran koordinasi antara Pemerintah kabupaten Aceh Barat dan Dinas Kesehatan dalam pengalihan status dan pemanfaatan bangunan rumah sakit jiwa Aceh Barat dan tanggung jawab pemerintah dalam memelihara aset milik negara dalam konsep milk al-daulah. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan metode kualitatif deskriptif, di mana data dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi dari berbagai pihak terkait, termasuk Dinas Kesehatan Aceh Barat dan Inspektorat Aceh Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Aceh Barat terhadap bangunan rumah sakit jiwa yang belum difungsikan belum optimal. Kendala utama yang menghambat pemanfaatan RSJ tersebut mencakup keterbatasan anggaran, minimnya fasilitas, serta kurangnya tenaga medis. Selama fasilitas ini belum dapat beroperasi, pemerintah seharusnya mengambil langkah strategis untuk mengoptimalkan penggunaannya sesuai dengan kepentingan masyarakat.Koordinasi antara Pemerintah Kabupaten Aceh Barat dan Dinas Kesehatan dalam pengalihan status serta pemanfaatan RSJ belum sepenuhnya terealisasi akibat kurangnya fasilitas dan peralatan. Hal ini menghambat proses serah terima karena ketidaksiapan dalam uji kelayakan. Berdasarkan konsep milk al-daulah, pemerintah memiliki tanggung jawab besar dalam mengelola aset negara secara terencana agar tidak sia-sia. Seharusnya, sejak awal pembangunan, infrastruktur sudah dipersiapkan agar RSJ di Gampoeng Beuregang dapat segera berfungsi sesuai peruntukannya.