Bestuurn functie merupakan fungsi atau peran pemerintahan dalam mengelola dan mengatur masyarakat. Fungsi pemerintahan tersebut bertujuan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Adanya tata kelola pemerintahan yang baik dan memiliki fungsi atau peran pemerintahan, maka dapat mendorong munculnya kota pintar (smart city). Kota Banda Aceh membuat satu kebijakan pada tahun 2020 yang tertuang dalam Peraturan Walikota Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Smart City Banda Aceh. Cara pemerintah Kota Banda Aceh menjalankan e-government tersebut ialah bekerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh untuk menciptakan inovasi pelayanan akta kelahiran dan akta kematian secara online yang diberi nama SiHati Online. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan e-government sebagai fungsi pemerintahan dalam memberi pelayanan akta kelahiran melalui sistem informasi akta kelahiran dan kematian (SiHati) online di Disdukcapil Kota Banda Aceh. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data dilakukan melelui teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan e-government pada Disdukcapil Kota Banda Aceh masih terdapat kendala, akan tetapi dalam melaksanakan fungsinya, Disdukcapil Kota Banda Aceh sudah menerapkan besturn functie. Terdapat beberapa faktor kendala pada pelaksanaan e-government, yaitu SDM yang tidak ada pada tingkat gampong, aplikasi yang sering error, maintenance serta sosialisasi yang belum terlaksana dengan sempurna