Penambangan ilegal di Kecamatan Geumpang, Kabupaten Pidie, telah menjadi permasalahan yang serius karena berdampak negatif terhadap lingkungan, ekonomi, dan sosial masyarakat setempat. Fenomena ini bertentangan dengan konsep milk al-daulah dalam fiqh muamalah, yang menegaskan bahwa aset negara harus dikelola untuk kepentingan umum dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Aceh terhadap aktivitas penambangan ilegal serta koordinasi antara instansi terkait dalam menangani permasalahan ini. Penelitian ini menggunakan metode empiris dengan pendekatan yuridis empiris, dan menggunakan jenis penelitian analisis deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan pihak Dinas ESDM Aceh. Selain itu, observasi langsung dilakukan untuk memahami kondisi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama pengawasan yang dilakukan oleh Dinas ESDM Aceh masih belum optimal karena keterbatasan sumber daya dan regulasi yang kurang tegas. Kedua, kurangnya koordinasi antara instansi terkait serta keterlibatan masyarakat dalam melindungi aktivitas penambangan ilegal menjadi tantangan utama dalam penegakan hukum. Ketiga, dalam konsep milk al-daulah harta negara harus dikelola oleh negara dengan sebaik mungkin dan tidak boleh digunakan untuk kepentingan individu semata. Studi ini menekankan pentingnya upaya peningkatan pengawasan, koordinasi yang lebih baik antarinstansi, serta kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan. Selain itu, diperlukan kebijakan yang lebih ketat dalam pengelolaan sumber daya alam agar sejalan dengan prinsip milk al-daulah yang mengutamakan kemaslahatan umum. Dengan langkah-langkah strategis yang terintegrasi, diharapkan praktik penambangan ilegal di Kecamatan Geumpang dapat dikurangi secara signifikan.