Di Kecamatan Simpang Tiga Aceh Besar, tepatnya di Desa Ateuk Lam Ura terjadi sengketa pengalihan kepemilikan aset tanah masjid yang terjadi antara pihak Aparatur Desa Ateuk Lam Ura dengan Pihak Kemasjidan Al-Munawwarah. Di akhiri dengan putusan Mahkamah Syar’iyah No. 153/Pdt.G/2023/MS.Jth yang hasil putusannya memenangkan pihak Kemasjidan Al-munawwarah. Penelitian ini menggunakan dua pertanyaan. Pertama, apa faktor yang melatarbelakangi putusan hakim No. 153/Pdt.G/2023/MS.Jth. kedua, bagaimana pelindungan hukum terhadap aset masjid di Kecamatan Simpang Tiga Aceh Besar. Data yang digunakan adalah putusan Mahkamah Syar’iyah No. 153/Pdt.G/2023/MS.Jth dan hasil wawancara dengan beberapa tokoh masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukkan pertama, keputusan Majelis Hakim untuk membatalkan hibah tentang pengalihan aset tanah masjid dan mengembalikan aset tersebut kepada pihak masjid dengan dikelola bersama oleh keenam Desa Ateuk di Kecamatan Simpang Tiga adalah keputusan yang tepat. Kedua, aset tanah masjid ini memiliki kelemahan yang signifikan, yaitu tidak memiliki data dokumentasi yang jelas dan lengkap, hal ini membuat aset tanah tersebut rentan terhadap klaim ilegal. Meskipun dalam persidangan para tergugat memiliki akta hibah sebagai bukti dokumentasi yang jelas. Namun, para tergugat tidak dapat membuktikan bahwa data hibah yang dijadikan akta hibah tersebut sah secara hukum dan berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan menyatakan bahwa aset ini milik penguasaan masjid Al-Munawwarah. Artinya pihak masjid memiliki hak yang kuat dan dapat mengajukan klaim atau pembelaan hukum terhadap pihak-pihak yang mencoba mengganggu hak kepemilikan tersebut.