Perkembangan perekonomian di Kota Banda Aceh semakin hari semakin meningkat berdampingan dengan tingginya daya konsumtif masyarakat terhadap kendaraan bermotor. Hal ini tidak didampingi dengan peningkatan ketersediaan insfrastruktur oleh pemerintah, sehingga menyebabkan ketidakseimbangan. Contohnya dalam perparkiran di Kota Banda Aceh di tepi jalan umum sering terjadi juru parkir memungut tarif parkir tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Fokus permasalahan penelitian ini yaitu pada ketentuan pelaksanaan retribusi parkir di tepi jalan umum dalam Qanun No. 3 Tahun 2021, keberadaan ikrah dalam praktik pemungutan tarif parkir tepi jalan umum menurut Qanun No. 3 Tahun 2021, dan keberadaan ikrah dalam praktik pemungutan tarif parkir tepi jalan umum menurut fiqh muamalah. Metode yang digunakan yaitu pendekatan Yuridis Emperis dengan menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan besaran retribusi parkir tepi jalan umum telah diatur dalam Qanun No. 3 Tahun 2021 tepatnya pada Pasal 8 dan Pasal 20 terkait tatacara pemungutannya. Jika dikaitkan dengan unsur ikrah maka Qanun No. 3 Tahun 2021 tidak mengandung ikrah dikarenakan Qanun ini dibuat tidak bertujuan memaksa (ikrah) dan tidak unutk kepentingan pribadi, pengguna lahan parkir membayar lebih dari peraturan karena untuk melancarkan lalu lintas, kenyaman, dan pengawasan yang lebih. Jika ditinjau dari padanngan fiqh muamalah prakitik pemungutan tarif parkir di tepi jalan umum terdapat unsur ikrah (paksaan), karena ketika juru parkir memungut tarif parkir kepada pemilik kendaraan dengan memaksa untuk diberikan tarif lebih dari seharusnya dan apabila pakasaannya tidak dilaksanakan maka akan diberikan ancaman, dalam praktik nya juga telah mengandung syarat-syarat dan rukun-rukun dari ikrah.