Dalam hukum di Indonesia pemalsuan surat terhadap sesuatu merupakan tindak pidana yang telah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Surat atau tulisan di dalamnya terkandung arti atau makna tertentu dari sebuah pikiran, yang kebenarannya harus dilindungi. Membuat surat palsu adalah menyusun surat atau tulisan pada keseluruhannya, pemalsuan sendiri mengakibatkan seseorang/pihak merasa dirugikan. Rumusan masalah dalam penelitian ini yakni bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan surat dalam putusan nomor 23/Pid.B/2019/PN Bkj dan bagaimana analisis penerapan hukuman tindak pidana pemalsuan surat dalam putusan nomor 23/Pid.B/2019/PN Bkj. Jenis penelitian studi pustaka (library research) dengan menggunakan pendekatan normatif yaitu penelitian hukum yang menempatkan hukum sebagai norma, yaitu mengenai asas-asas, norma, kaidah dari perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran), dan data yang digunakan meliputi bahan data primer dan sekunder, yang dikumpulkan melalui beberapa sumber yaitu putusan nomor 23/Pid.B/2019/PN Bkj, Alquran, kitab-kitab Hadis, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, jurnal-jurnal, dokumen, dan berbagai buku. adapun hasil penelitian dari keputusan hakim nomor 23/Pid.B/2019/PN Bkj yaitu penerapan hukuman terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan tersebut sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku mengingat unsur-unsur dalam pasal dakwaan sudah sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam
persidangan.