Gelandangan dan pengemis merupakan masalah sosial yang hingga kini belum sepenuhnya terselesaikan, terutama di kota-kota besar seperti Banda Aceh. Fenomena ini menjadi tantangan dalam mewujudkan ketertiban, keamanan, dan kesejahteraan sosial masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pandangan publik terhadap penanganan gelandangan dan pengemis di Kota Banda Aceh, serta mengevaluasi efektivitas kebijakan yang telah diterapkan, khususnya Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 7 Tahun 2018. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif. Data diperoleh melalui angket yang disebarkan kepada 100 responden menggunakan teknik snowball sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar responden memiliki pandangan yang cukup positif terhadap upaya penanganan gelandangan dan pengemis yang dilakukan pemerintah, meskipun masih terdapat tantangan yang signifikan seperti kurangnya fasilitas rehabilitasi, lemahnya penegakan hukum, serta belum optimalnya koordinasi antarinstansi. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam upaya preventif dan rehabilitatif masih perlu ditingkatkan. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan anggaran, penguatan SDM, serta pelibatan masyarakat secara aktif agar kebijakan penanganan gelandangan dan pengemis dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.