Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kota sebagai salah satu instansi yang berwenang dalam mengelola dana sertifikasi guru. Instansi ini dituntut harus bertanggung jawab terhadap setiap proses pencairan dana yang dikelolanya melalui laporan kegiatan yang dilaporkan secara transparan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan harus mampu memastikan dana yang dikelolanya tepat sasaran dan disalurkan kepada guru-guru yang telah memenuhi syarat penerimaan sertifikasi. Permasalahan penelitian ini yaitu, bagaimana kebijakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam upaya optimalisasi pencairan dana sertifikasi guru di Kabupaten Bireuen, bagaimana evaluasi terhadap kelayakan pencairan dana sertifikasi guru, dan bagaimana perspektif akad wakalah terhadap kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam mengelola dana sertifikasi guru di daerah tersebut. Untuk mendapatkan data yang objektif dan valid, penulis menggunakan desain penelitian dengan pendekatan normatif empiris, jenis penelitian kualitatif, dan teknik pengumpulan data dengan wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana sertifikasi guru di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bireuen belum berjalan secara optimal, realitas yang terjadi dalam proses masih terdapat kendala yang menghambat penyaluran tunjangan profesi kepada guru, faktor-faktor seperti ketidakakuratan data dan keterlambatan dalam pengolahan informasi menjadi penyebab utama dalam penyaluran dana, yang menyebabkan sering terjadinya carry over. Untuk itu, Akad wakalah memberikan kerangka kerja yang jelas bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam mengelola dana sertifikasi guru, yang secara umum dilakukan melalui proses controlling berupa pengamatan /pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya