Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor. Setiap tahunya terjadi peningkatan tunggakan pajak kendaraan bermotor di Samsat Kabupaten Aceh Besar, dimana tunggakan ini akan dikenakan sanksi. Pada penelitian ini terdapat beberapa rumusan masalah, yakni pertama, bagaimana penerapan sanksi pajak terhadap penunggak pajak kendaraan bermotor. Kedua, apa saja hambatan pihak Samsat Aceh Besar dalam melakukan penagihan pajak kendaraan bermotor yang tertunggak, dan ketiga, bagaimana pandangan hukum Islam terkait penerapan sanksi pajak terhadap penunggakan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sanksi terhadap penunggak pajak kendaraan bermotor yang diberikan kepada wajib pajak ialah sanksi administrasi berupa denda sebesar 1% perbulan dan denda opsen pajak kendaraan bermotor sebesar 1% perbulan. Dalam melakukan penagihan pajak kendaraan bermotor yang tertunggak memiliki hambatan internal dan eksternal. Hambatan internal yaitu kurangnya petugas dan fasilitas penagihan pajak, serta data wajib pajak yang tidak lengkap. Sedangkan hambatan eksternal yaitu kurangnya kesadaran masyarakat, faktor ekonomi, pemindah tanganan kendaraan bermotor tanpa balik nama, dan banyaknya kendaraan yang sudah tua. Dalam pandangan hukum Islam, penerapan sanksi pajak terhadap penunggakan pajak kendaraan bermotor diperbolehkan. Sanksi denda termasuk dalam kategori hukuman ta’zir yang bertujuan memberikan pelajaran kepada wajib pajak agar patuh membayar pajak.