Blang Padang sebagai ruang hijau di Kota Banda Aceh didesain dapat dimanfaatkan untuk berbagai aktivitas termasuk sebagai lokasi usaha UMKM. Namun harga sewa lapak yang tinggi di Blang Padang membuat pedagang kesulitan menanggung cost biaya sewa. Adapun tujuan penelitian skripsi ini yaitu untuk meneliti bagaimana sistem penetapan harga sewa lapak di Blang Padang Kota Banda Aceh ditinjau dari segi kemaslahatan pedagang serta meneliti implikasi dari kenaikan harga sewa yang ditetapkan oleh pihak pengelola terhadap keberlanjutan usaha pedagang dan menganalisis realitas harga sewa lapak pedagang ditinjau dari konteks perlindungan hukum dalam akad ijarah 'ala al-manafi'. Untuk mendapatkan data yang objektif serta valid, penulis menggunakan desain penelitian dengan pendekatan normatif sosiologis, jenis penelitiannya yaitu riset kualitatif dengan deskriptif dan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa sistem tarif sewa lapak di Blang Padang berorientasi pada keuntungan pengelola tanpa mempertimbangkan kemaslahatan pedagang UMKM yang memiliki keterbatasan modal dan pendapatan. Tarif yang tinggi tidak sebanding dengan pendapatan pedagang, namun pedagang tetap bertahan meski keuntungan minim. Kenaikan harga sewa lapak menggerus pendapatan pedagang hingga menyebabkan beberapa usaha tutup. Pengelola tidak melakukan evaluasi serius terhadap kemampuan pedagang, sehingga biaya sewa menjadi beban besar. Dalam perspektif akad ijarah 'ala al-manafi', harga sewa lapak masih memiliki ketidakseimbangan hak dan kewajiban antara pengelola dan pedagang. Pedagang cenderung memiliki posisi yang lebih lemah dalam menentukan harga sewa.